Jambi – Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penimbunan beras subsidi merek SPHP ke Polda Jambi pada Rabu, 12 Maret 2025.
Sebelumnya LPKNI telah melayangkan surat laporan pengaduan dengan Nomor: 016/S-Klr/LPKNI/11/2025 kepada Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono pada awal bulan lalu.
Dalam surat laporan tersebut, LPKNI yang berkantor pusat di Jambi itu menyampaikan tentang adanya dugaan penimbunan beras bersubsidi merek SPHP di gudang pribadi yang diduga kuat milik seorang oknum PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
“Sesuai keterangan dugaan masyarakat, kami melakukan investigasi, dimana telah terjadi penimbunan beras SPHP serta pengoplosan beras SPHP di gudang pribadi dan juga diduga tidak memiliki izin usaha/merek dagang milik oknum Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Muarojambi,” kata Ketua LPKNI dalam surat laporan pengaduannya.
LPKNI juga terang-terangan menduga bahwa oknum PNS berinisial DH dan Istrinya E telah bekerja sama dengan oknum Bulog untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penimbunan beras SPHP tersebut.
Berdasarkan keterangan LPKNI beras SPHP tersebut diantar ke gudang pribadi milik DH dan E dengan jumlah tonase yang dinilai tidak wajar yaitu bisa mencapai 10 hingga 12 ton.
“Untuk itu kami meminta pihak penyelidik Polda Jambi untuk dapat menindak. Hal ini jelas melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia,” ujarnya.
Ketua Umum LPKNI Kurniadi Hidayat mengaku telah menghubungi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono agar dapat menindaklanjuti laporan dugaan penimbunan beras SPHP.
“Hari ini tepat satu bulan laporan pengaduan itu kami layangkan ke Polda Jambi. Kami meminta agar Kapolda Jambi memerintahkan penyelidikan atas penimbunan beras bersubsidi SPHP ini sehingga merugikan masyarakat,” katanya.
Ketua LPKNI tersebut juga mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan perkembangan terbaru atas dugaan perkara yang dilaporkan oleh lembaganya pada awal Februari lalu.
“Tepat 1 bulan yang lalu kami buat laporan di Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jambi, tapi sampai saat ini jangankan SP2HP, STPLP saja kami tidak menerima, alasan Kasubdit dalam pendalaman,” ujarnya.
Kurniadi menilai setiap ada laporan masuk dari lembaga atau masyarakat harus ada tanda terima, seraya menambahkan bahwa, jika terbukti bisa dinaikkan ke P21 dan jika tidak terbukti maka tinggal terbitkan SP3.
Dalam surat laporan yang diterima oleh awak media, LPKNI juga melampirkan bukti dokumentasi berupa foto truk berisikan penuh beras subsidi SPHP beserta adanya aktivitas pekerja tengah menurunkan beras SPHP ke gudang pribadi yang diduga milik DH dan E.
Reporter: Juan Ambarita
