Blog

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus baru sindikat judi online dalam menjalankan praktik haramnya. Para pelaku diketahui membayar masyarakat sebesar Rp500 ribu untuk membuka rekening bank, yang kemudian dijadikan rekening nominee guna menampung transaksi ilegal.

Menurut PPATK, cara ini dilakukan agar para bandar dan operator judi online tidak mudah terlacak aparat. Setelah rekening dibuat, kepemilikan serta aksesnya langsung diambil alih oleh sindikat untuk dipakai dalam perputaran uang hasil kejahatan.

Selain membayar orang untuk membuka rekening, pelaku juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan membuat rekening digital palsu menggunakan bantuan artificial intelligence (AI). Rekening fiktif tersebut semakin menyulitkan proses pelacakan aliran dana.

“Modus ini berbahaya karena masyarakat tergiur imbalan kecil, padahal risikonya bisa dijerat hukum jika rekeningnya terlibat dalam tindak pidana,” tegas pihak PPATK.

PPATK mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyerahkan data pribadi maupun membuka rekening untuk pihak lain dengan imbalan apa pun, karena dapat menjerat pemilik rekening dalam kasus pencucian uang maupun judi online.

Sementara itu, Bareskrim Polri mencatat sepanjang Mei hingga 26 Agustus 2025, terdapat 235 kasus judi online yang berhasil diungkap dengan 259 tersangka. Polisi juga memblokir 5.920 rekening senilai lebih dari Rp63,7 miliar dan menyita uang tunai Rp90,6 miliar dari 235 rekening terkait.

Saat ini, sejumlah berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut.

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 66.495 usulan PPPK Paruh Waktu yang ditolak dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Data ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Senin (26/8/2025).

Dari data tersebut, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan ke-4 sebagai daerah dengan jumlah penolakan usulan PPPK Paruh Waktu terbanyak, yaitu 1.523 usulan ditolak.

Sementara itu, posisi pertama ditempati Kabupaten Mamuju dengan 3.036 usulan ditolak, disusul Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.564, dan Jawa Timur dengan 2.262 penolakan. Setelah DKI Jakarta, ada Kabupaten Tuban dengan 1.419 usulan ditolak.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, menjelaskan alasan utama penolakan usulan PPPK Paruh Waktu, di antaranya:

Pegawai tidak aktif bekerja sebanyak 27.644 orang (41,6%)

Keterbatasan anggaran 26.395 orang (39,7%)

Tidak ada kebutuhan organisasi 11.404 orang (17,2%)

Meninggal dunia 1.052 orang (1,6%)

Secara nasional, pemerintah menargetkan perekrutan 1,3 juta honorer menjadi PPPK Paruh Waktu. Dari potensi 1.370.523 honorer yang ada, sebanyak 1.068.495 formasi (78%) telah diajukan, 17,2% belum diajukan, dan 4,9% ditolak.

Penolakan massal ini disebut bukan karena kualitas pelamar, melainkan kendala teknis seperti status kepegawaian, keterbatasan anggaran, hingga kebutuhan organisasi yang tidak sesuai.

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas 100 persen. Aturan ini dikeluarkan menyusul keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif PBB yang dinilai terlalu tinggi di sejumlah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan kebijakan kenaikan PBB yang berlebihan berpotensi memberatkan masyarakat. Karena itu, kepala daerah diminta untuk mengkaji ulang, menunda, bahkan mencabut keputusan yang menaikkan PBB-P2 di atas ambang batas wajar.

> “Kenaikan PBB lebih dari 100 persen tidak boleh diterapkan. Kebijakan seperti ini harus ditunda atau dicabut demi meringankan beban masyarakat,” ujar Bima Arya, Senin (25/8).

Data Kemendagri mencatat, terdapat sekitar 104 daerah yang sempat menaikkan PBB di atas 100 persen. Namun, hanya tiga daerah yang menerapkannya pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pati dan Jepara telah memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut setelah mendapat sorotan publik.

Bima Arya menjelaskan, sebagian besar daerah menaikkan PBB untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama menjelang Pilkada. Namun, Kemendagri menilai langkah itu tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran nasional dan justru menambah beban rakyat.

“Daerah harus kreatif dan inovatif mencari sumber PAD lain. Jangan hanya mengandalkan pajak yang bisa membebani masyarakat,” tegasnya.

Kemendagri memastikan akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan agar kebijakan pajak daerah tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan agar kepala daerah di seluruh Indonesia memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC). Hal ini disampaikannya saat memimpin Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi TBC di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Tito menekankan, pandemi COVID-19 bisa dikendalikan karena adanya kolaborasi lintas sektor meskipun saat itu vaksin dan obat belum tersedia. Menurutnya, dengan kondisi TBC yang sudah memiliki vaksin dan obat, seharusnya penanganannya bisa lebih optimal jika pemerintah daerah serius menggunakan otoritasnya.

> “Kita pernah berhasil menangani COVID-19 dalam kondisi jauh lebih sulit. Maka untuk TBC, yang vaksinnya ada, obatnya ada, seharusnya bisa dikelola dengan baik,” kata Tito.

Ia menyoroti masih adanya kesenjangan layanan kesehatan di daerah, misalnya anak-anak di Papua yang menderita TBC namun tidak mendapatkan perawatan memadai. Karena itu, kepala daerah diminta tidak hanya bergantung pada program pusat, tetapi juga membuat kebijakan dan regulasi daerah untuk memperkuat layanan pencegahan dan pengobatan TBC.

Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia masih mencatat sekitar 1,09 juta kasus TBC per tahun dengan angka kematian mencapai 125 ribu jiwa. Namun hingga Agustus 2025, baru 47 persen kasus yang berhasil ditemukan dari target nasional. Sementara cakupan terapi pencegahan TBC bagi kontak serumah penderita masih sangat rendah, hanya 8 persen, jauh dari target 72 persen.

Untuk itu, Mendagri meminta pemda segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB), serta memastikan alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung target eliminasi TBC pada 2030.

> “Ini soal nyawa. Kepala daerah harus menggunakan seluruh kewenangan yang ada, karena tanpa komitmen daerah mustahil target nasional eliminasi TBC bisa tercapai,” tegas Tito.