Kota Jambi – Persiapan MTQ tingkat Kecamatan Telanaipura tengah diselimuti isu yang mengundang perhatian publik. Dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 2 juta per Rukun Tetangga (RT) muncul di tengah masyarakat, yang langsung menjadi bahan perbincangan hangat.
Isu ini bermula setelah pertemuan antara ketua RT dan pihak kelurahan, di mana Lurah Teluk Kenali, Rizki Ahmadi, diduga menyampaikan “arahan” agar setiap RT menyumbang Rp 2 juta.
Alasan yang disampaikan adalah keterbatasan anggaran, dengan klaim bahwa pihak kecamatan hanya menanggung biaya untuk piala dan panggung acara.
Namun, saat dikonfirmasi, Camat Telanaipura, Rizalul Fikri, membantah adanya arahan tersebut.
“Tidak dibenarkan..terkait arahan sumbangan Rp 2 juta per RT,” ujar Fikri.
Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada perintah untuk meminta pungutan liar. Camat bahkan mengungkapkan fakta mengejutkan, bahwa anggaran untuk MTQ sudah dialokasikan, dengan total anggaran yang mencapai sekitar Rp 90 juta untuk tahun 2025.
“Anggaran untuk kegiatan ini sudah disiapkan di tingkat kecamatan. Kami yang bertanggung jawab,” tambah Fikri,
dengan tegas. “Saya tidak memperbolehkan hal-hal seperti itu,” lanjutnya,
Pengakuan Lurah Berbeda, Sumber Dana MTQ Jadi Misteri
Meskipun Camat memberikan penjelasan yang tegas, pernyataan Lurah Rizki Ahmadi justru menambah ketidakjelasan. Dalam sebuah wawancara, Lurah Rizki mengungkapkan bahwa dirinya baru saja dimarahi oleh Camat terkait berita dugaan pungli tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pasca rapat dengan kecamatan, kelurahan mendapat tugas untuk menyiapkan konsumsi, lokasi MTQ, dan pawai obor, namun saat ditanya mengenai sumber dana untuk membiayai tugas-tugas tersebut, Rizki memilih untuk tidak memberikan jawaban yang jelas.
Sikap diamnya Lurah Rizki ini semakin menambah spekulasi di masyarakat terkait keberadaan dana yang seharusnya tersedia untuk kebutuhan MTQ. Banyak yang bertanya-tanya mengapa masih ada dugaan permintaan sumbangan dari RT jika anggaran untuk kegiatan ini sudah dialokasikan.
Ke Mana Larinya Dana MTQ?
Yang semakin menambah kebingungan, adalah adanya kontradiksi antara pernyataan Camat dan Lurah mengenai sumber dana MTQ. Berdasarkan RAB yang ditunjukkan oleh Camat, anggaran untuk kebutuhan konsumsi dan logistik MTQ sudah tercantum di tingkat kecamatan. Lantas, mengapa masih ada permintaan sumbangan dari RT? Ke mana sebenarnya aliran dana MTQ yang telah dianggarkan?
Kejelasan mengenai anggaran dan sumber dana sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, yang kini mulai terganggu akibat isu pungli ini.
