Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI, Satori, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Politisi Fraksi NasDem itu diduga menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk membangun showroom mobil.
Dalam konferensi pers, KPK mengungkap bahwa Satori menerima aliran dana sebesar Rp12,52 miliar. Rinciannya, Rp6,3 miliar bersumber dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Rp5,14 miliar dari Penyuluh Jasa Keuangan OJK (PJK), serta Rp1,04 miliar dari pihak mitra kerja Komisi XI DPR RI.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan dana tersebut awalnya diajukan melalui yayasan yang dikendalikan Satori dengan alasan untuk kegiatan sosial. Namun, hasil penyidikan menunjukkan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, sedangkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Dana tersebut dipakai untuk membeli tanah, membangun showroom mobil, membeli sepeda motor, hingga menempatkan sebagian dalam bentuk deposito,” ujar Johanis.
KPK juga menduga Satori merekayasa transaksi perbankan agar penerimaan dana tidak terdeteksi, antara lain dengan memanfaatkan rekening pihak lain dan setoran tunai.
Selain Satori, KPK juga menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, sebagai tersangka. Heri diduga menerima dana Rp15,86 miliar dan menggunakannya untuk membangun rumah makan, menjalankan usaha minuman, membeli tanah, bangunan, serta mobil.
Total dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp28,38 miliar. KPK menyatakan penyidikan masih terus berkembang, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pejabat BI dan OJK dalam penyaluran dana CSR tersebut.
Kasus ini bermula dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi transaksi mencurigakan terkait penyaluran dana CSR. Sejak Desember 2024, KPK telah memeriksa puluhan saksi dan menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kantor BI dan OJK.
