Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik tambang ilegal di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR-DPR pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo menyebut sudah teridentifikasi 1.063 lokasi tambang ilegal yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Ia menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam mengambil tindakan meski yang terlibat berasal dari kalangan pejabat tinggi.
> “Saya beri peringatan. Apakah itu jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat. Bahkan kalau ada kader Gerindra terlibat, saya tidak akan melindungi,” tegas Prabowo.
Prabowo juga menginstruksikan agar Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan pasukan dari provinsi lain untuk membantu penertiban. Langkah ini dilakukan agar proses berjalan efektif, transparan, dan bebas dari intervensi aparat setempat.
Sebagai solusi bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang, Prabowo mendorong pembentukan koperasi tambang rakyat yang diatur secara resmi dan legal.
> “Kalau rakyat yang nambang, kita bikin koperasi, kita atur, kita legalkan. Tapi jangan pakai alasan rakyat, tahu-tahu nyelundup ratusan triliun,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga memastikan sumber daya alam dikelola dengan benar demi kesejahteraan rakyat dan negara.
Tinggalkan Balasan