Penulis: JariUpdate

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Bantahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini

“Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Prabowo, Senin (5/5/2025).

Prabowo menekankan, bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi.

“Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” kata Prabowo.

Bahkan tidak hanya Jokowi, Prabowo menegaskan sikap serupa ia lakukan dengan para presiden terdahulu, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.

“Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” kelakar Prabowo.

Prabowo lantas menyinggung ihwal orang suka maupun tidak suka terhadap Jokowi tetapi ia menegaskan bahwa Jokowi merupakan presiden dua periode. Prabowo turut menyinggung ihwal polemik ijazah.

“Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?” kata Prabowo. (*)

JAMBI – Di tengah persiapan yang terus dimatangkan menjelang peringatan Dies Natalis ke-26 BPD, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Jambi semakin menunjukkan soliditas dan komitmennya.

Ketua PABPDSI Provinsi Jambi, Alhusori, kembali menegaskan  ” saat ini sedang menyusun kesiapan seluruh jajaran pengurus dan anggota di tingkat provinsi untuk turut serta menyukseskan acara puncak yang akan digelar di Serang, Banten pada 7 Mei 2025 mendatang” ujar Alhusori.

“Kami sangat antusias menyambut Dies Natalis ke-26 BPD. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, bertukar informasi, dan semakin memantapkan peran BPD dalam pembangunan desa,” ungkap Alhusori.

Lebih lanjut, Alhusori menekankan kembali komitmen PABPDSI Provinsi Jambi untuk mendukung program-program strategis nasional.

“Sejalan dengan arahan dari pusat, kami di Jambi siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang Koperasi Desa Merah Putih. Kami akan memastikan BPD di seluruh Provinsi Jambi memahami dan menjalankan perannya sebagai pelaksana Musdesus dan pengawas koperasi sesuai dengan Permendagri,” tegasnya.

Semangat “Tri Sukses” PABPDSI (sukses organisasi, sukses aspirasi, sukses kolaborasi) terus digaungkan di Provinsi Jambi sebagai modal dalam memperjuangkan penguatan posisi BPD melalui Revisi UU Nomor 3 Tahun 2024. Selain itu, PABPDSI Provinsi Jambi juga siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan program Asta Cita poin 6, membangun dari desa.

Dengan mengusung semangat persatuan dan perjuangan yang bermartabat, PABPDSI Provinsi Jambi optimis dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peringatan Dies Natalis ke-26 BPD serta dalam upaya memajukan desa-desa di seluruh provinsi.

PABPDSI Jaya!

JAKARTA–Dalam 100 hari kerjanya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kabinet Merah Putih, Nusron Wahid telah merumuskan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan utamanya yaitu terkait penataan ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, serta pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).“Sebagai langkah reformasi, Kementerian ATR/BPN kini mewajibkan setiap permohonan HGU baru untuk menyediakan 20 persen dari total lahan sebagai plasma bagi masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

Lebih lanjut Menteri Nusron menjelaskan, pihak Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk implementasi kebijakan tersebut. Ia menyebut bahwa kebijakan pemberian plasma ini berlaku untuk pengajuan HGU untuk pertama kali, perpanjangan, dan pembaruan HGU. “Hal ini untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip pemerataan namun tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga keberlanjutan ekonomi,” jelasnya.

Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Kebijakan ini juga merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menambahkan ketentuan bahwa setelah masa perpanjangan berakhir, pemegang hak dapat memperoleh pembaruan HGU untuk jangka waktu hingga 35 tahun lagi.

Masih terkait HGU, di 100 Hari Kerja ini ia menyebut bahwa Kementerian ATR/BPN telah berhasil melakukan penertiban pendaftaran dan penerbitan sertipikat HGU untuk 537 Badan Hukum yang sudah mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit.

“Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 42 Ayat 1 menyatakan bahwa orang atau badan hukum yang melakukan budidaya perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan dan/atau HGU atas tanah. Namun, pada tanggal 26 Oktober 2016, pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi wajib memiliki IUP dan HGU,” terang Menteri Nusron.

Akibat perubahan ini, ditemukan 537 perusahaan pemegang IUP tetapi tidak memiliki HGU. Jika dihitung luasnya berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP), totalnya mencapai 2,5 juta hektare.

“Dari 2,5 juta hektare itu, yang telah terbit hak atas tanahnya sebelum kami menjabat sebagai menteri ada 193 perusahaan dengan luas 283.280,85 hektare. Yang sudah dalam proses pengajuan izin ke kami hingga batas waktu 3 Desember ada 150 perusahaan dengan luas 1.144.427,46 hektare. Saat ini sedang dalam proses identifikasi untuk dicocokkan apakah lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak,” terang Menteri Nusron.

Hadir mendampingi Menteri Nusron secara luring dalam Rapat Kerja kali ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia beserta jajaran.