Merangin – Kelompok masyarakat Peduli Orang Trans (Pedot) yang bermarkas di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan mendesak Pertamina agar tidak lagi menggunakan barcode, saat masyarakat akan mengisi bahan bakar kendaraannya.
Sikap ini akibat masyarakat merasa selama ini diprank oleh Pertamina, agar setiap kendaraan yang akan mengisi bahan bakar wajib mengunakan barcode. Ternyata dari aturan tersebut Pedot menilai ada niatan terselubung, untuk memuluskan aksi pejabat Pertamina yang mencari keuntungan pribadi.
“Kita mendesak agar Pertamina khususnya SPBU tidak lagi memberlakukan barcode untuk kendaraan masyarakat yang akan mengisi BBM. Kita menilai hanya akal-akalan saja. Terbukti kejahatan yang dilakukan oleh pejabat Pertamina merugikan banyak masyarakat dan terungkap oleh Kejagung,” kata pendiri Pedot, Bule pada Jumat, 28 Februari 2025.
Menurutnya, selama ini masyarakat sudah sangat patuh dengan peraturan yang dibuat. Semua kendaraan roda empat memiliki barcode. Mengisi di SPBU tidak memiliki barcode jarang dilayani dan harus mengisi Pertamax.
“Bagaimana mungkin Pertamina yang harusnya melayani kebutuhan masyarakat, malah mempersulit masyarakat lihat saja di SPBU jika tidak ada barcode pasti tidak dilayani pengisian pertalite dan diarahkan mengisi Pertamax, tapi apa ternyata Pertamax hasil oplosan. Ini sudah tidak benar wajib dihapus Pertamax-nya,” ujarnya.
Bahkan perpanjangan Pertamina di desa-desa, Menyediakan Pertashop yang menjual Pertamax 92 tetapi dengan pengungkapan kasus oleh Kejagung membuka mata masyarakat bahwa selama ini merasa kena prank oleh Pertamina.
“Ini bentuk kegilaan yang terjadi di negeri kita tercinta, di tengah masyarakat menghadapi Ramadan, dihadiahi kebohongan Pertamax oplosan yang dibuat oleh Pertamina, Ron 90 bisa jadi Ron 92,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
