Blog

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025). Ia menekankan pentingnya kritik terhadap pemerintah, baik dari masyarakat maupun dari partai koalisi pendukungnya.

Prabowo mengakui, kritik memang terkadang terasa berat. Namun, menurutnya, hal itu justru penting untuk menjaga pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.

“Kita butuh kritik walaupun kadang menyesakkan juga ya… jangan berhenti kritik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan agar partai politik koalisi tidak sekadar diam. “Saya juga minta dari koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. “Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, tidak boleh ada yang tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti praktik pemberian tantiem di tubuh BUMN yang dinilainya sebagai bentuk penyalahgunaan. Ia menilai ada komisaris yang jarang bekerja namun menerima bonus hingga puluhan miliar rupiah. Karena itu, ia meminta Badan Pengelola Investasi Danantara untuk melakukan pembenahan, mulai dari penghapusan tantiem di BUMN yang merugi, pengurangan jumlah komisaris, hingga perbaikan tata kelola perusahaan negara.

Tak hanya itu, Prabowo turut menyinggung upaya pihak tertentu yang berusaha mengadu domba Indonesia dengan Malaysia terkait isu perbatasan. Ia menegaskan hubungan kedua negara adalah persahabatan erat yang lahir dari sejarah dan budaya yang sama, sehingga masyarakat diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik tambang ilegal di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR-DPR pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo menyebut sudah teridentifikasi 1.063 lokasi tambang ilegal yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Ia menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam mengambil tindakan meski yang terlibat berasal dari kalangan pejabat tinggi.

> “Saya beri peringatan. Apakah itu jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat. Bahkan kalau ada kader Gerindra terlibat, saya tidak akan melindungi,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menginstruksikan agar Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan pasukan dari provinsi lain untuk membantu penertiban. Langkah ini dilakukan agar proses berjalan efektif, transparan, dan bebas dari intervensi aparat setempat.

Sebagai solusi bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang, Prabowo mendorong pembentukan koperasi tambang rakyat yang diatur secara resmi dan legal.

> “Kalau rakyat yang nambang, kita bikin koperasi, kita atur, kita legalkan. Tapi jangan pakai alasan rakyat, tahu-tahu nyelundup ratusan triliun,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga memastikan sumber daya alam dikelola dengan benar demi kesejahteraan rakyat dan negara.

Jakarta – Rekening yayasan milik Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, dengan saldo sekitar Rp 300 juta, diblokir oleh pihak bank karena berstatus dormant atau tidak aktif dalam waktu lama. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan rekening pasif untuk tindak pidana, seperti judi online dan pencucian uang, yang mulai diterapkan secara luas sejak Juli 2025.

KH Cholil Nafis mengungkapkan bahwa rekening tersebut sengaja dibiarkan tidak aktif karena hanya digunakan sebagai cadangan dana untuk yayasan. Ia menilai kebijakan ini tidak bijak dan seharusnya diuji coba terlebih dahulu sebelum diberlakukan secara masif. Cholil juga meminta Presiden untuk mempertimbangkan kembali aturan yang dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Menanggapi hal ini, Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi, menegaskan pihaknya tidak pernah memblokir rekening atas nama Cholil Nafis maupun yayasannya. Ia menjelaskan, proses pemblokiran rekening dormant sepenuhnya dilakukan oleh bank sesuai kebijakan internal, meskipun PPATK berwenang memberikan rekomendasi dalam kasus tertentu.

PPATK bersama perwakilannya bahkan mendatangi kantor MUI untuk memberikan klarifikasi langsung terkait kebingungan publik. Fithriadi memastikan dana dalam rekening tetap aman dan nasabah dapat mengajukan pembukaan blokir melalui prosedur resmi yang biasanya memakan waktu 5 hingga 20 hari kerja.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan tokoh publik sekaligus menimbulkan perdebatan soal penerapan kebijakan pemblokiran rekening dormant. Banyak pihak menilai, meski bertujuan baik untuk memberantas kejahatan keuangan, pelaksanaannya perlu diiringi dengan sosialisasi dan mitigasi dampak agar tidak merugikan pihak yang tidak terlibat tindak pidana.

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD, menyoroti latar belakang pendidikan Silfester Matutina yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Mahfud menyebut Silfester merupakan lulusan dari “universitas tertutup” yang artinya kampus tersebut sudah tidak beroperasi lagi.

“Universitas tertutup maksudnya kampusnya sudah ditutup,” kata Mahfud MD, Jumat (8/8/2025).

Berdasarkan informasi yang beredar, perguruan tinggi yang dimaksud adalah Universitas Wiraswasta Indonesia (UWI) yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menyebut izin operasional kampus tersebut telah dicabut pada periode 2022–2023 karena pelanggaran administratif.

Pencabutan izin operasional tersebut membuat UWI secara resmi tidak lagi berhak menyelenggarakan kegiatan perkuliahan maupun penerbitan ijazah. Hal ini memunculkan pertanyaan publik terkait legalitas ijazah dan status akademik para alumninya, termasuk Silfester.

Mahfud menegaskan bahwa pernyataannya merujuk pada fakta administratif, bukan tuduhan pribadi. “Kalau universitas sudah ditutup, artinya sudah tidak ada lagi kegiatan resmi di sana,” ujarnya.

Hingga kini, pihak Silfester Matutina belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Mahfud MD maupun status kampus yang disebutkan.