Blog

Jakarta – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/7/2025). Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) di Kota Bengkulu.

Pemeriksaan ini dilakukan lantaran Helmi Hasan sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu selama dua periode, yakni 2013–2023. Pemeriksaan dilakukan di Jakarta atas pertimbangan efisiensi, mengingat yang bersangkutan sedang berada di Ibu Kota.

“Yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus Mega Mall dan PTM di Bengkulu. Pemeriksaan berlangsung di Kejaksaan Agung untuk memudahkan koordinasi karena Helmi Hasan sedang di Jakarta,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan aset daerah berupa lahan yang digunakan untuk pembangunan Mega Mall dan PTM. Aset tersebut diduga dialihkan statusnya dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), lalu diagunkan oleh pihak ketiga ke bank. Kredit yang diajukan kemudian bermasalah dan memicu potensi kerugian negara hingga Rp250 miliar.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menetapkan tujuh orang tersangka. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mantan wali kota sebelumnya, pejabat pemerintah, hingga pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan proyek dan pemanfaatan aset.

Hingga saat ini, Helmi Hasan masih berstatus sebagai saksi dan belum ada penetapan tersangka terhadapnya. Kejaksaan menyatakan pemeriksaan terhadap Helmi bertujuan memperjelas peran masing-masing pihak dalam pengalihan aset dan kebijakan yang diambil selama ia menjabat sebagai Wali Kota.

Penyidikan kasus ini masih terus berlanjut. Kejaksaan menyatakan akan memanggil pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam alur penyimpangan kebijakan aset daerah tersebut.

Jambi – Dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyegaran dalam organisasi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Dr. Hermon Dekristo,SH.,MH mengambil sumpah dan melantik 6 Pejabat Eselon III dilingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin (28/07/2025).

Pelantikan dilakukan di Aula Jaksa Agung R. Soeprapto Kejati Jambi. Penggantian pejabat itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2025 Tanggal 4 Juli 2025 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Pejabat yang dilantik diantaranya Aspidsus Kejati Jambi Adam Ohoiled,SH yang menggantikan Dr. Reza Fachlewi Junus,SH.,MH.

Reza sendiri saat ini dipromosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jambi menggantikan Kajari sebelumnya, Muhammad Noor Ingratubun, SH.,MH yang dipromosi menjadi Kepala Subdirektorat III.D pada Direktorat III Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta.

Pejabat lainnya yang dilantik yaitu Kajari Batang Hari Erik Meza Nusantara,SH.,MH yang menggantikan Muhammad Zubair,SH yang saat ini menjabat Asdatun Kejati Sulawesi Barat.

Lalu Kepala Kejaksaan Negeri Tebo yang baru yaitu Dr. Abdurachman,SH.,MH  yang menggantikan Ridwan Ismawanta,SH.,MH yang saat ini dipromosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali.

Pejabat lainnya yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Rolly Manampiring, SH., MH menggantikan Alfred Tasik Palullungan, SH., MH yang saat ini dipromosi menjadi Asisten Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Terakhir yang dilantik Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Dr. Beny Siswanto, SH., MH.

“Promosi dan mutasi merupakan pengingat bahwa terdapat tugas dan tanggung jawab baru yang wajib dilaksanakan dengan amanah, kerja keras, kesungguhan, dan keikhlasan yang senantiasa berlandaskan pada integritas

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Lembaga antirasuah itu menemukan beberapa kendaraan mewah yang disita dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak terdaftar atas namanya secara resmi, melainkan menggunakan nama pegawai dan ajudannya.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik sedang menelusuri dugaan penyamaran kepemilikan tersebut. “Beberapa kendaraan yang kami sita, berdasarkan dokumen STNK dan BPKB, bukan atas nama saudara Ridwan Kamil, tetapi atas nama pegawai dan ajudannya,” ujar Asep di Jakarta, Minggu (27/7).

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada 10 Maret 2025, KPK menyita sejumlah kendaraan mewah, di antaranya sepeda motor Royal Enfield dan mobil Mercedes-Benz. Meski ditemukan di rumah Ridwan Kamil, dokumen kepemilikan menunjukkan nama pihak lain.

KPK belum memutuskan apakah Ridwan Kamil akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Asep menegaskan proses verifikasi masih berjalan untuk memastikan apakah benar terjadi praktik penyamaran aset. “Kami masih mendalami. Sampai saat ini belum ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” kata Asep.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada periode 2021–2023. Sejauh ini, KPK masih terus mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait aliran dana dan kepemilikan aset yang terindikasi tidak sesuai dengan profil pejabat publik.

Jakarta – Polda Metro Jaya hari ini, Senin (28/7/2025), menggelar perkara lanjutan untuk mengungkap misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39). Gelar perkara ini bertujuan memastikan apakah Arya meninggal karena bunuh diri atau menjadi korban pembunuhan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, gelar perkara melibatkan sejumlah pakar forensik dan pengawas independen. “Kita hadirkan ahli forensik, ahli psikologi forensik, ahli laboratorium, ahli siber, serta perwakilan dari Kemenlu, Komnas HAM, dan Kompolnas,” ujarnya.

Fakta-Fakta Penyelidikan

Arya ditemukan tewas pada Selasa (8/7/2025) di kamar kosnya di kawasan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kepala dan wajah korban dibungkus lakban kuning serta plastik. Polisi juga menemukan lakban sejenis di rumah korban di Yogyakarta.

Selain itu, penyidik memeriksa CCTV, laptop, hingga percakapan WhatsApp dan email Arya. Sebab, ponsel korban hingga kini belum ditemukan. Dari hasil analisis, Arya diketahui sempat berada di Grand Indonesia pada 7 Juli, serta menghabiskan waktu sekitar 1 jam 26 menit di rooftop Gedung Kemlu antara pukul 21.43–23.09 WIB.

Autopsi dan Analisis Digital

Pemeriksaan autopsi meliputi kondisi otak, lambung, urin, serta sampel darah korban. Ahli forensik juga memaparkan hasil psikologi forensik untuk mengetahui kondisi mental Arya sebelum meninggal.

Dari hasil sementara, polisi menyebut belum ada indikasi tindak kekerasan yang mengarah pada pembunuhan. Namun, keputusan final akan disampaikan setelah gelar perkara rampung.

“Kami akan menyampaikan hasil kesimpulan secara terbuka setelah seluruh analisis selesai,” kata Hengki.

Publik Menanti Jawaban

Kasus ini menjadi sorotan publik karena banyaknya kejanggalan, mulai dari lakban di wajah korban hingga hilangnya ponsel. Polda Metro Jaya menegaskan proses penyelidikan dilakukan transparan dengan pengawasan Komnas HAM dan Kompolnas.

Hingga berita ini diturunkan, hasil gelar perkara masih menunggu pengumuman resmi pihak kepolisian.

Jakarta – Pemerintah resmi menghapus kategori beras premium dan medium yang selama ini digunakan untuk membedakan kualitas beras di pasaran. Keputusan tersebut diumumkan pada Jumat (25/7/2025) oleh Menteri Perdagangan sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan.

Mulai saat ini, klasifikasi beras hanya dibagi menjadi dua, yakni beras umum dan beras khusus. Beras khusus mencakup varietas tertentu yang memiliki karakteristik khusus seperti beras basmati, ketan, atau pandan wangi, serta harus memenuhi standar dan izin pemerintah.

“Tidak ada lagi istilah premium atau medium. Kita sederhanakan agar lebih jelas dan tidak ada lagi manipulasi kualitas,” ujar Zulkifli Hasan.

Alasan Penghapusan

Langkah ini diambil pemerintah untuk mengatasi praktik kecurangan, seperti pengoplosan beras yang kerap merugikan konsumen. Sebelumnya, banyak ditemukan kasus di mana beras kualitas biasa dijual dengan label premium, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat.

Aturan Harga Beras Berubah

Penghapusan kategori juga berdampak pada perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika sebelumnya ada HET berbeda untuk beras premium dan medium, ke depan hanya akan ada satu harga batas atas untuk beras umum. Saat ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyiapkan regulasi baru terkait hal tersebut.