Blog

Medan – Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera bagian Utara (Sumbagut) menemui jajaran pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut di Jalan Asrama, Medan, pada akhir pekan lalu

Pertemuan itu, berdasarkan keterangan resmi yang diterima media di Medan pada Senin, 20 Januari 2025, digelar dalam rangka mempererat silahturahmi dan koordinasi, sekaligus menindaklanjuti nota kesepahaman antara KPPU dengan BPS.

Khususnya tentang penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik bidang persaingan usaha dan kemitraan yang telah ditandatangani pada Juli 2017.

Saat itu Kepala KPPU Kanwil I Sumbagut, Ridho Pamungkas, diterima oleh Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, yang saat itu didampingi oleh Kepala Bagian Umum Rahmat Gustiar.

Ridho Pamungkas menyampaikan bahwa KPPU dan BPS memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung perekonomian dan kebijakan berbasis data.

Pada setiap kajiannya, KPPU membutuhkan data pasar yang akurat untuk menganalisis tingkat persaingan usaha seperti data statistik terkait harga, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di berbagai sektor.

“Tahun ini KPPU Kanwil I akan fokus pada kegiatan kajian strategis di sektor energi, ekonomi digital dan pangan serta kajian unggulan daerah di sektor perkebunan kelapa sawit,” kata dia.

Ridho juga sangat mengapresiasi peran BPS dalam menyajikan data perkembangan inflasi secara rutin.

Kata dia, data yang disajikan tidak hanya sebatas angka, namun juga insight dan solusi kebijakan juga disampaikan oleh BPS.

“Dengan adanya data statistik yang valid dari BPS, hal tersebut akan membantu KPPU dalam memberikan analisis tentang implikasi persaingan usaha secara lebih tepat,” ujarnya.

Dalam tanggapannya, Asim Saputra juga menyampaikan bahwa BPS Sumut siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan KPPU.

“Tidak hanya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPPU, namun juga dapat memberikan pelatihan terkait pengumpulan, pengolahan, dan analisis data,” kata Asim Saputra.

Kata dia, dengan metodologi survei yang kuat dalam mengumpulkan data primer, maka hasil survei tersebut bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan persaingan yang lebih efektif.

Asim berharap dengan kerja sama yang erat, KPPU dan BPS dapat saling mendukung untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih adil berdasarkan data yang terpercaya.

Reporter: Heno

Solok Selatan – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menyebut masuknya investasi besar mempercepat laju pembangunan daerah. Tidak terkecuali di Sumbar, kebutuhan serupa juga menjadi harapan.

“Kita butuh dukungan investasi besar untuk mengakselerasi pembangunan. Tanpa itu sulit, sebab ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujar Mahyeldi saat meninjau operasional PT Supreme Energy Muara Laboh di Solok Selatan pada Sabtu, 18 Januari 2025.

Ia juga menegaskan, masyarakat tidak perlu takut terhadap masuknya investasi dari luar. Sebelum memberikan izin, pemerintah sudah melakukan kajian terhadap berbagai dampak yang berpotensi terjadi.

“Masyarakat tidak perlu cemas, pemerintah tidak mungkin memberi izin kepada investasi yang berpotensi merugikan masyarakat dan daerah. Tidak mungkin itu, masyarakat harus percaya,” ujar Mahyeldi.

Berkaca dari PT Supreme Energy Muara Laboh di Solok Selatan, menurut Mahyeldi banyak manfaat positif yang telah diterima daerah dan masyarakat atas keberadaannya. Di antaranya, terserapnya tenaga kerja lokal, terdongkraknya kesejahteraan masyarakat sekitar akibat meningkatnya aktivitas ekonomi.

PT Supreme Energy Muara Laboh juga telah membantu pembangunan fasilitas umum sekitar kawasan melalui dana sosial perusahaan atau CSR. Selain itu, mereka juga membantu melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia sekitar melalui bantuan beasiswa pendidikan.

“Belum lagi ada pendapatan asli daerah yang bisa masuk ke kas daerah untuk membiayai sejumlah program pemerintah. Saat ini saja jumlah pertahunnya mencapai Rp 16 miliar,” ucapnya.

Sementara itu Founder & Chairman Supreme Energy, Supramu Santosa mengatakan, kesuksesan pembangunan dan operasional di Sumbar tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah dan masyarakat secara umum. Setelah berhasil menghasilkan listrik 85 Megawatt (MW) pada pembangkit tahap satu, PT Supreme Energy Muara Laboh berencana akan menambah pembangkitnya untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar dengan membangun pembangkit tahap dua dan tiga di area yang sama.

Target operasional unit dua PLTP Muara Laboh sebesar 80 MW pada awal 2027. Sementara unit tiga sebesar 60 MW pada 2033. Total nilai investasi yang dikeluarkannya berjumlah US$900 juta.

“Jika rencana tersebut terealisasi, diprediksi akan mampu menyediakan kebutuhan listrik bagi 760.000 rumah tangga. Penambahan kapasitas pembangkit itu juga akan membantu mengurangi emisi sekitar 900.000 ton karbondioksida per tahun, serta akan menciptakan 1.500 lapangan kerja baru bagi masyarakat,” tuturnya.

Reporter: Diona

Merangin – Bulan Januari 2025 menjadi bulan yang ditunggu publik, pasalnya seperti yang pernah diberitakan dulu bahwa pengembalian kelebihan uang sewa rumah puluhan anggota DPRD Merangin yang menjadi temuan pada LHP-BPKP Jambi sebesar Rp 2 Miliar lebih harus dikembalikan ke kas daerah Merangin.

Namun sejauh ini, belum ada perkembangan yang signifikan terhadap kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Merangin kepada 32 anggota DPRD Merangin yang sudah diminta mengembalikan uang ke kas daerah.

Bahkan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa pada Senin lalu puluhan anggota DPRD Merangin dan mantan anggota DPRD Merangin mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Merangin terkait dengan mekanisme pengembalian kelebihan uang sewa rumah anggota DPRD Merangin.

“Senin kemarin puluhan anggota DPRD Merangin dan mantan anggota DPRD Merangin mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Merangin, tapi entah untuk apa belum tau,” ujar Ep, salah satu warga yang melihat puluhan anggota DPRD Merangin datang ke kantor Kejaksaan Negeri Merangin, Jumat, 17 Januari 2025.

Sementara itu, Kajari Merangin melalui Kasi Pidsus Agus Adi Atmaja saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk pengembalian uang perumahan anggota DPRD Merangin masih terus berproses.

“Masih bertahap, karena masih ada juga anggota dan mantan anggota DPRD Merangin yang belum diperiksa,” kata Agus.

Terkait jumlah uang yang disetorkan ke kas daerah, Agus menegaskan pihaknya bahwa masih menunggu yang lain.

“Kalau untuk disetorkan ke kas daerah, itu nanti menyusul, masih menunggu yang lain,” ujarnya lagi.

Sementara terkait deadline Senin pekan depan yang diberikan kepada para mantan dan anggota DPRD Merangin, untuk batas pengembalian, Agus menegaskan masih menunggu itikad baik dari Mereka.

“Kita masih menunggu itikad baik dari mereka untuk segera mengembalikan,” tuturnya.

Reporter: Daryanto

Natuna – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi yang bertempat di Ruang Rapat Lantai ll Kantor Bupati Natuna pada Jumat, 17 Januari 2025.

Rapat Koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko Varianto.

Dalam sambutannya, H. Boy Wijanarko Varianto mengatakan bahwa rapat koordinasi ini digelar untuk mengambil beberapa langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana.

“Rapat Koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi kita adakan karena kondisi cuaca di wilayah kita sedang tidak baik-baik saja, maka dampak ini harus kita tindak lanjuti terkait dengan masalah kebencanaan. Sebelumnya sudah dilaksanakan rapat bersama Kajari Natuna dan stakeholder terkait dan ada beberapa hal yang disepakati dalam rapat tersebut, kami merekomendasikan dan menyarankan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana,” ucapnya.

Beliau menambahkan, ada beberapa rekomendasi langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana, diantaranya yaitu :

1. Perlu dibuat Produk Hukum/Payung Hukum yang bisa menjadi dasar dalam setiap tindakan yang diambil untuk Penanganan Kebencanaan.
2. Pentingnya adanya Posko Terpadu dari stakeholder terkait dalam Penanganan Bencana.
3. BPBD sudah mengeluarkan himbauan dan membuat SK status siaga darurat terkait Kebencanaan.
4. TNI dan Polri siap mendukung dan mensupport dalam Penanganan Bencana.
5. Segera melaksanakan aksi nyata dalam kejadian tanggap darurat.
6. Perlu dibuat jalur evakuasi di beberapa titik tertentu.
7. Perlunya kerjasama tim dalam penanggulangan bencana.
8. Peningkatan Sistem Peringatan Dini: mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi bencana, seperti sistem pemantauan cuaca

Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna, Raja Darmika menyampaikan bahwa saat ini status masih siaga darurat, belum tanggap darurat, penetapan tanggap darurat harus melalui rapat koordinasi lebih lanjut.

“Saat ini status siaga darurat, belum belum tanggap darurat, penetapan tanggap darurat harus melalui rapat koordinasi yang lebih lanjut dengan melibatkan pihak dan stakeholder terkait dalam penetapan status tanggap darurat tersebut,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan pihaknya juga telah menyampaikan informasi kepada masyarakat di berbagai media dan sarana informasi terkait himbauan cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim.

“Kami BPBD Kabupaten Natuna telah menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait himbauan cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim di berbagai media dan sarana informasi di Kabupaten Natuna,” tuturnya.

Reporter: Saipul Bahari