Blog

Merangin – Begitu menjabat sebagai Kapolres Merangin, AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si., langsung melakukan kunjungan kerja dengan diawali bersilaturrahmi ke Kantor Pengadilan Agama Bangko pada Kamis, 16 Januari 2025.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolres Merangin didampingi beberapa pejabat utama Polres Merangin yakni Kasat Intelkam AKP Malik, S.H., Kasat Samapta IPTU Rusdianto, Kasi Propam AKP TP. Manurung dan Kasubsi PIDM Polres Merangin IPTU Deri, S.H.

Suasana hangat tampak jelas saat Ketua Pengadilan Agama Bangko mempersilahkan Kapolres dan rombongan untuk masuk diruang kerjanya dan dilanjutkan dengan berdiskusi terkait hubungan kerja selama ini. Dalam silaturahmi tersebut keduanya berharap akan lebih meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik lagi.

Setelah bersilaturahmi di Kantor Pengadilan Agama Bangko, Kapolres Merangin dan rombongan langsung bersilaturrahmi ke Kantor Bawaslu, Kejaksaan Negeri Merangin dan Kantor Pengadilan Negeri Bangko.

Kapolres Merangin menerangkan bahwa kegiatan silaturahmi ini tidak hanya sebatas kegiatan seremonial saja, melainkan nantinya akan ditindak lanjuti dengan pertemuan yang lain baik secara kedinasan maupun secara pribadi.

Kepada awak media, Kapolres menerangkan, bahwa maksud dan tujuannya mendatangi kantor dinas instansi yakni untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri mengingat Kapolres merupakan warga baru di Merangin.

“Maksud dan tujuan saya datang ke kantor dinas instansi yang pertama ingin menjalin tali silaturahmi mengingat saya merupakan warga baru di Merangin, sekaligus juga ingin lebih mempererat hubungan kinerja mengingat kita ini bagian yang tak terpisahkan baik dalam hal penegakkan hukum maupun yang lainnya,” ujar Kapolres.

Kasubsi Penmas Polres Merangin, AIPTU Ruly, S.Sy., M.H., menambahkan bahwa nantinya kunjungan kerja Kapolres bukan hanya sebatas pada kantor dinas dan instansi.

“Salah satu cara Kapolres bersilaturahmi serta lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat merangin guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap Ruly singkat.

Reporter: Daryanto

Merangin – DPRD Kabupaten Merangin tidak main-main lagi soal PT Sumber Guna Nabati (SGN) uang sempat viral dengan pemberitaan di sejumlah media online, yang diduga limbahnya mencemari lingkungan dan sumur milik warga. Dan terbukti dari hasil sampel yang diuji oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, hasilnya membuktikan bahwa sumur milik warga yang tak jauh dari kolam limbah PT SGN tidak dapat dikonsumsi lagi.

Sementara itu desakan dari berbagai pihak, seperti aktivis lingkungan Perkumpulan Hijau Jambi dan anggota forum WALHI untuk mencabut izin perusahaan, Ikut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Merangin.

Dipastikan hari Senin tanggal 20 Januari 2025, Manajemen PT SGN dipanggil untuk hearing lintas komisi di gedung DPRD Kabupaten Merangin.

“Sudah diagendakan, besok undangan kita kirimkan ke PT SGN dan juga warga terdampak dari Desa Bungo Antoi agar hadir di gedung DPRD Merangin,” ujar Toni Irwan Jaya, anggota Komisi III DPRD Merangin pada Kamis, 16 Januari 2025.

Toni juga meminta agar manajemen PT SGN yang hadir agar bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di pabrik dan warga sekitar pabrik sehingga tidak ada lagi pengaduan dari warga terkait dengan kegiatan PT SGN.

“Kami meminta agar manajemen PT SGN yang hadir jangan hanya KTU atau humas yang hadir, mereka tidak bisa mengambil keputusan, sebab kita minta agar manajemen mereka yang hadir di gedung DPRD Merangin” tuturnya.

Dari permintaan masyarakat Desa Bungo Antoi meminta agar PT SGN menjalankan kesepakatan antara warga Bungo Antoi, seperti perawatan jalan, penyiraman jalan, penyaluran CSR secara transparan, pelunasan kompensasi terhadap keluarga korban Joko, meminta angkutan CPO tidak mengunakan kendaraan roda 10, menjamin jalan aspal yang baru dibangun pemerintah menjadi awet digunakan, dan meminta kejelasan status pekerja yang masih buruh harian lepas di PT SGN.

Reporter: Daryanto

Bekasi – Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Bekasi Periode 2024- 2028 resmi dilantik di Graha Serbaguna, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya pada Rabu, 15 Januari 2025.

Pada Kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jawa Barat, Iwan Jati, Pengurus KONI Kabupaten Bekasi, PSSI Kabupaten Bekasi dan sejumlah Klub Futsal se-Kabupaten Bekasi.

Ketua AFK terpilih, Rahmat Jutasih mengatakan, dengan terpilihnya dan dilantiknya sebagai Ketua AFK, tekad meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 Jawa Barat, sekaligus memajukan futsal di Kabupaten Bekasi.

“Kami bertekad untuk memajukan dan mencetak prestasi, terutama target kita mampu meraih medali emas di Porprov Jabar 2026,” ujar Rahmat Jutasih.

Menurutnya, potensi pemain futsal asli daerah Kabupaten Bekasi potensial tersebar di tiap kecamatan. Oleh sebab itu, peningkatan kompetisi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan asosiasi futsal yang ditetapkan. Melalui seleksi yang ketat, Rahmat optimis bisa membentuk tim terbaik berskala Nasional.

“Di Bulan November 2025, tahapan Babak Kualifikasi (BK) akan digulirkan. Tidak banyak waktu untuk memulai persiapan, dalam pembentukan tim. Maka dari itu, dari mulai saat ini program prioritas yang akan dilakukan yakni mencari bibit terbaik di tiap Klub Futsal se-Kabupaten Bekasi,” katanya.

Maka dari itu, melalui tema Bangkit Maju Prestasi, Rahmat optimis bisa merealisasikan program futsal Kabupaten Bekasi. Sekaligus, meraih prestasi tertinggi di olahraga multi event tingkat Jawa Barat nanti.

Reporter: Yayat Hidayat

Jambi – Gaya hidup hedonisme AT yang menjadi salah satu pejabat di Dinas PUPR Kota Jambi menjadi sorotan publik. Salah satunya Ketua Forum Masyarakat Peduli Pilkada Jambi (FMP2J), Syaiful Bakri angkat bicara.

Menurut Syaiful, aparat penegak hukum mestinya bergerak dan mengusut sepak terjang serta aset AT demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN. “Kasus seperti ini cukup banyak, tidak semua asetnya dimasukkan dalam LHKPN. Aparat hukum saya imbau untuk menyelidiki kasus ini,” kata Syaiful Bakri pada Kamis, 16 Januari 2025.

Seperti diketahui, AT melaporkan harta kekayaannya sebagai ASN di situs e-LHKPN pada tahun 2021 dengan total Rp 2.002.000.000. Namun AT tidak melaporkan dua hartanya yang cukup bernilai, yaitu tanah dan bangunan bernilai Rp 3 miliar dan satu unit mobil mewah Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam bernilai kurang lebih Rp 600 juta.

Menurut Syaiful, bila melihat AT yang mulai menjadi ASN sejak tahun 2008, maka dia sudah menjadi ASN selama 17 tahun. Bila gajinya sebulan Ro 5 juta maka penghasilan kotornya selama 17 tahun baru mencapai Rp 1,02 miliar.

“Dengan penghasilan kotor segitu, maka harta yang dilaporkan mencapai Rp 2 miliar itu janggal. Dari mana bisa mencapai segitu? Patut diduga, sumber pendapatannya ilegal dan mesti diselidiki,” ujarnya.

Apalagi, kata Syaiful, ditambah dengan dua aset yang tidak dimasukkan dalam LHKPN yaitu rumah senilai Rp 3 miliar plus mobil Pajero senilai Rp 600 juta. “Bagaimana mungkin seorang ASN yang baru bekerja selama 17 tahun, hartanya sudah mencapai Rp 5,6 miliar. Semakin tidak masuk akal dan janggal,” ucap Syaiful.

Oleh karena itu Syaiful mendukung aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber-sumber kekayaan AT, dari mana, dan apa saja bisnisnya sehingga kekayaannya tidak sesuai dengan gajinya. (*)

Merangin – Malam pisah sambut Kapolres Merangin dari AKBP Ruri Roberto ke AKBP Roni Syahendra berlangsung seru dan meriah yang berlangsung di Auditorium rumah dinas bupati Merangin pada Selasa malam, 14 Januari 2025.

Acara diawali dengan penyambutan Kapoles yang baru, AKBP Roni Syahendra bersama istri, Hilda Hasibuan dan rombongan dengan Tarian Sekapur Sirih di pintu masuk menuju lokasi acara.

Kapolres sebelumnya, AKBP Ruri Roberto bersama istri pada kesempatan itu berhalangan hadir, karena sudah harus bertugas sebagai Kasubbag Siswatpers Spesibagjiansis Rojianstra SSDM Polri.

AKBP Roni Syahendra bersama istri Hilda Hasibuan disambut Pj Bupati Merangin, Jangcik Mohza dan istri Suflini Jangcik, Sekda Merangin Fajarman dan istri Rizmila Fajarman, unsur Forkopimda, para pejabat, para Camat, Lurah dan tokoh masyarakat.

“Terimakasih telah disambut, diacarakan dengan sangat baik. Kami merasa sangat dihargai di Kabupaten Merangin. Kami mohon titip diri dan sekeluarga, mudah-mudahan kami bisa diterima di Kabupaten Meragin,” ujar AKBP Roni Syahendra.

Sebagai warga baru dan selaku Kapolres Merangin yang dilantik pada 19 Desember 2024. tentunya belum tahu banyak tentang Merangin dan masih harus banyak belajar tentang situasi Merangin.

Kapolres Menegaskan tidak bisa mewujudkan suasana Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Merangin, tanpa dukungan semua pihak, tidak hanya Pj Bupati dan Forkopimda, tapi butuh dukungan semua lapisan masyarakat.

“Bagi kami, perpindahan, rotasi dan mutasi itu suatu hal yang biasa untuk penyegaran organisasi. Saya sebelumnya sebagai Kapolres Kabupaten Bombana di Polda Sulawesi Tenggara,” ujar Kapolres.

Diceritakan AKBP Roni Syahendra yang merupakan putra asli Merangin, pada 1997 beliau meninggalkan Kabupaten Merangin untuk pendidikan. Sudah selama 28 tahun meninggalkan Merangin, sekarang balik ke Merangin.

Pada 1997 AKBP Roni Syahendra berada di Magelang, terus di Semarang. Selesai pendidikan ditempatkan di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Pekan Baru ditugaskan di beberapa kabupaten, Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hilir.

Sedangkan pada 2021 mengikuti pendidikan di Lembang, setelah itu mendapat amanah bertugas di Sulawesi Tenggara, satu tahun setengah di Polda Sulawesi Tenggara kemudian pindah lagi menjadi Kapolres Bombana, setahun setengah lalu dilantik menjadi Kapolres Merangin.

Pj Bupati Merangin, Jangcik Mohza dalam sambutannya, mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di tanah leluhur Kabupaten Merangin kepada Kapolres AKBP Roni Syahendra.

Sejarah baru jelas Pj bupati, akhirnya wilayah hukum Polres Merangin dipimpin oleh putra asli Bumi Tali Undang Tambang Teliti. “Kami yakin, di bawah kepemimpinan bapak, Polres Merangin akan semakin maju dan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tutur Pj Bupati.

Pemerintah Kabupaten Merangin lanjut Jangcik Mohza, siap mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan situasi yang aman, damai dan sejahtera di Kabupaten Merangin yang sama-sama dicintai.

“Saya percaya bahwa tongkat estafet kepemimpinan yang diteruskan ini, akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kita semua. Semoga acara pisah sambut ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun kabupaten merangin yang lebih baik ke depannya,” ucap Jangcik Mohza.

Pj Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Merangin yang lama AKBP Ruri Roberto yang telah banyak berbuat selama menjabat sebagai Kapolres Merangin. ‘’Selamat bertugas ditempat yang baru Pak Ruri, sukses selalu,” tutur Pj Bupati.

Tampak hadir Sekda Merangin Fajarman beserta istri, para Asisten beserta istri, para staf Ahli Bupati beserta istri, Wakil Ketua DPRD Merangin M Fahmi, Kajari Merangin, Dandim 0420/Sarko, Ketua Pengadilan Negeri Merangin, Ketua Pengadilan Agama.

Hadir juga para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda dan para pejabat administrator di jajaran Pemkab Merangin. Semua bergembira bersama menyambut Kajari Merangin.

Bahkan Pj bupati, Kajari, Dandim 0420/Sarko, Kepala Pengadilan Negeri Merangin, para ibu-ibu yang hadir dan para Kapolsek yang hadir, tampil secara bergiliran melantunkan tembang untuk Kapolres Merangin.

Acara Pisah Sambut Kapolres Merangin tersebut, berlangsung seru dan meriah. Semua yang hadir bergoyang ria, bergembira atas kembalinya putra daerah untuk memimpin Polres Merangin. (*)

Jakarta – Rancangan undang-undang (RUU) tentang Komoditas Khas didorong pembentukannya dan dimasukan ke dalam usulan program legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029, bersamaan dengan RUU tentang Komoditas Strategis.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, seperti keterangan resmi yang diperoleh Media pada Rabu, 15 Januari 2025, RUU Komoditas Khas dinilai penting untuk dijadikan undang-undang (UU) guna melindungi komoditas yang menjadi ciri khas di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Martin Manurung saat hadir dalam rapat pleno yang diadakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mendapatkan masukan atau pandangan dari anggota Baleg terhadap kompilasi RUU yang masuk dalam usulan Prolegnas 2025-2029.

Dalam rapat tersebut, anggota Baleg, termasuk Martin Manurung dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya setelah Tim Ahli Baleg menyampaikan presentasi kompilasi usulan RUU.

Khususnya yang merupakan hasil dari penyerapan aspirasi, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta usulan dari para anggota DPR, Komisi, Fraksi dan masyarakat.

Politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mencontohkan komoditas haminjon atau kemenyan dan andaliman yang merupakan komoditas khas di kawasan Tapanuli bagian utara (Tabagut).

Sebagai informasi, andaliman merupakan tanaman yang menjadi bahan bumbu khas suku Batak Toba dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara luas, bahkan sudah diekspor ke Jerman dan berbagai negara lain di benua Eropa.

Dalam kesempatan itu Martin Manurung mendorong agar RUU tentang Komoditas Khas masuk ke dalam daftar Prolegnas Tahun 2025-2029.

“Saya cuma menambahkan, ada satu RUU, pada waktu kunjungan kerja Baleg ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yang mungkin juga penting untuk dicantumkan, yaitu RUU tentang Komoditas Khas, ini berbeda dengan (RUU) Komoditas Strategis,” kata Martin Manurung .

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II menilai RUU tersebut menjadi urgen guna untuk memberikan perlindungan dan pengaturan terkait tata niaga yang adil terhadap komoditas khas.

“Komoditas khas ini adalah komoditas endemik yang tumbuh di daerah-daerah tertentu, yang selama ini tidak pernah mendapatkan baik itu perlindungan maupun tata niaga yang adil,” ucap Politisi Partai NasDem tersebut.

Maka dari itu, untuk melindungi komoditas khas agar tidak hilang bahkan punah, menurut Martin RUU ini perlu masuk dalam Prolegnas. Komoditas yang dimaksud di antaranya seperti haminjon atau kemenyan dan andaliman yang ada Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

“Saya rasa ini perlu untuk jadi masukan kepada kita bagaimana melindungi komoditas – komoditas khas yang ada di daerah-daerah, agar dia (komoditas itu) tidak kemudian hilang,” ujarnya.

“Seperti komoditas kemenyan kalau di Sumatera Utara, komoditas andaliman, dan sejenisnya. Saya yakin di jawa dan di tempat tempat lain juga ada,” tutur Martin Manurung.

Reporter: Heno