Blog

Merangin – Aktivis lingkungan Perkumpulan Hijau (PH) yang tergabung dalam forum Walhi Jambi mempertanyakan keberadaan perkebunan inti milik PT Sumber Guna Nabati (SGN). Warga setempat setempat mengatakan PT SGN tak punya kebun inti sama sekali.

Padahal kapasitas produksi PT SGN per jam, sekitar 35 ton. Setiap hari, PT SGN hanya mendapatkan pasokan buah sawit dari petani dan supplier berkisar 600 ton.

In, salah warga Tabir Selatan yang sering menjual hasil buahnya ke PT SGN mengatakan, PT SGN tidak punya lahan inti. Perusahaan itu lebih banyak mengandalkan pembelian buah dari petani dan supplier.

“Setahu saya mereka tidak punya lahan inti kebun sawit. Rata-rata mereka membeli dari petani dan kerja sama dengan supplier,” kata In pada Minggu, 12 Januari 2025.

Direktur Perkumpulan Hijau, Feri Irawan mempertanyakan lahan kebun inti milik PT SGN. Jika memang tidak memiliki izin maka dapat diduga perusahaan melanggar aturan dan selayaknya izinnya dicabut.

“Syarat wajib mereka harus bisa memenuhi bahan baku dari kebun inti sebesar 20 persen. Jika mereka memang tidak memiliki kebun inti, patut diduga sudah melanggar aturan, apalagi mereka pabrik yang mengolah sawit jadi CPO. Layak dicabut izin operasional mereka,” kata Feri.

KTU PT SGN Afrizal Agus saat dikonfirmasi membenarkan bahwa PT SGN tidak memiliki kebun inti. Selama ini hanya kerja sama dengan petani dan supplier.

“Kalau kebun inti sepertinya tidak punya, Setahu saya kerja sama dengan petani sekitar pabrik dan para supplier tapi akan saya tanyakan dulu kepada pihak manajemen sebab saya baru menjabat,” kata Agus.

Reporter: Daryanto

Merangin – Aktivis lingkungan Perkumpulan Hijau (PH) Jambi yang juga salah satu anggota Forum Walhi yang konsisten menyoroti lingkungan hidup, mendesak Gubernur Jambi dan Pemerintah Daerah agar izin PT SGN yang berada di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan dicabut.

Pasalnya, perusahaan seperti cuek terhadap masyarakat yang terdampak dan tidak ada itikad baik untuk memberikan kompensasi kepada warga yang tinggal di seputaran lingkungan perusahaan.

“Kami melihat perusahaan seperti mengabaikan hak-hak masyarakat dan setengah hati menyelesaikan masalah ini. Apalagi dampak dari pencemaran lingkungan mengakibatkan ada warga yang jadi korban dan pindah dari sana, nah yang parah warga tersebut tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kejadian yang dialami selama bertahun-tahun,” ujar Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau Jambi pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Dengan bukti tersebut dan juga keluhan dari masyarakat sekitar perusahaan, PH mendesak agar Gubernur Jambi mencabut izin PT SGN.

“Kami mendesak agar Gubernur Jambi dan Bupati Merangin mencabut izin perusahaan PT SGN, apalagi kami menduga ada kejahatan lingkungan di sana, dan meminta Polda Jambi agar bisa turun melakukan penindakan,” katanya.

PH Jambi juga akan turun ke lokasi untuk bertemu dengan masyarakat dan warga agar diberikan pendampingan akibat pencemaran lingkungan.

“Kita akan turun dan memberikan advokasi serta pendampingan kepada warga terdampak, yang jelas Pemerintah Daerah juga harus hadir memberikan solusi terbaik kepada masyarakat dan perusahaan, selain itu DPRD Merangin wajib ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat Bungo Antoi,” ujarnya tegas.

Sementara itu, KTU PT SGN Afrizal Agus saat dikonfirmasi terkait dengan desakan pencabutan izin PT SGN mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan kepada pihak manajemen PT SGN terlebih dahulu.

“Baik, terkait desakan pencabutan izin saya akan sampaikan dulu kepada pihak manajemen,” tutur Afrizal Agus.

Reporter: Daryanto