Blog

Tanah Datar – MTsN 2 Tanah Datar kembali berbangga dengan capaian luar biasa, salah satu putrinya, Nabiilah Rayna Azzahra, siswi kelas VII – 2. Nabiilah berhasil mempersembahkan medali Perunggu dalam Olimpiade IPA Nasional yang diselenggarakan oleh Dalton Olympiad pada tanggal 5-7 Januari 2025 di tingkat Nasional.

Kepala MTsN 2 Tanah Datar, Aslinda, M.Pd., pada Jumat, 10 Januari 2025, menyampaikan rasa bangga dan gembira atas prestasi siswanya yang telah berhasil memperoleh beberapa medali pada ajang nasional ini.

Aslinda menjelaskan bahwa prestasi yang diraih tersebut tak lepas dari bimbingan pembina. Ia juga menyebutkan, persiapan yang matang dan usaha keras dari siswa membuahkan prestasi yang membanggakan pada ajang kompetisi siswa bidang sains yang diselenggarakan oleh Dalton Olympiad, sehingga medali diterima peserta didiknya setelah berhasil melewati persaingan dari seluruh Indonesia.

Olimpiade IPA Nasional yang diselenggarakan oleh Dalton Olympiad dikenal sebagai panggung para siswa berbakat di bidang IPA. Nabiilah dengan prestasinya yang gemilang, menempatkan MTsN 2 Tanah Datar pada peta prestasi nasional dan memperoleh tempat terhormat di komunitas olimpiade.

“Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Nabiilah dan keluarganya, tetapi juga bagi seluruh civitas akademika MTsN 2 Tanah Datar. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagi prestasi-prestasi lainnya di masa mendatang,” tutur Aslinda.

Reporter:Diona Arvoni

Batang Hari – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, secara resmi menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih nomor urut 2 (Dua), Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari periode 2025-2030.

Kembalinya sang petahana memimpin daerah berjuluk Serentak Bak Regam periode kedua disampaikan langsung Ketua KPU Batang Hari, Ahmad Halim dalam gelaran rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari terpilih, Kamis (09/01/2025).

“Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari terpilih pada pemilihan serentak 2024,” kata Halim dari atas podium rapat.

“Ketua KPU Kabupaten Batang Hari menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari pada Pemilukada serentak 2024,” imbuhnya.

“Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari nomor urut 2 (Dua) saudara Muhammad Fadhil Arief, S.E dan saudara Bakhtiar, S.P, dengan perolehan suara sah lebih dari 50% dari total jumlah suara sah sebanyak 114.674 suara atau 77,83% dari total jumlah suara sah, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari terpilih periode 2025-2030 pada pemilihan serentak tahun 2024,” tegasnya.

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu, kata Halim, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, pukul 11.06 WIB.

“Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Muara Bulian 9 Januari 2025, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ahmad Halim. Dengan pembacaan keputusan ini, kata Halim, secara sah bahwa pasangan calon sudah sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” ujarnya sembari mengetok palu kayu.

Bosan dengan suasana gedung tertutup acap kali rapat pleno, KPU Batang Hari akhirnya memutuskan gelaran rapat pleno terbuka berlangsung di luar gedung. Kawasan Objek Wisata Aek Meliuk akhirnya terpilih sebagai lokasi final sekaligus saksi sejarah lahirnya sang juara Pemilukada serentak 2024.

“Sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi perolehan hasil dan penetapan, jadi ini menjadi dasar penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari terpilih,” ucap Halim.

“Pada hari ini, tanggal 9 Januari 2025 bertempat di kawasan wilayah Aek Meliuk Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat 1 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,” imbuhnya.

Halim berujar rapat pleno dipimpin oleh Ketua dan diikuti seluruh anggota KPU Kabupaten Batang Hari serta dihadiri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan Bawaslu Kabupaten Batang Hari.

“Selanjutnya berdasarkan berita acara, satu, Nomor 209/PL.026-BA/1504/2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Batang Hari, pemilihan tahun 2024,” katanya.

“Dua, berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap kecamatan dan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2024, formulir model D Hasil Kabupaten,” sambungnya.

“Tiga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 1063 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024, sebagimana tercantum dalam lampiran berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini,” ujarnya.

“Empat, surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025, perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024,” imbuhnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kata Halim, KPU Kabupaten Batang Hari menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

“Nama calon Bupati adalah Muhammad Fadhil Arief, S.E, nama calon Wakil Bupati adalah Bakhtiar, S.P. Nomor urut 2, perolehan suara sebanyak 114.674 suara. Jika dipersentasikan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Serentak, persentase kemenangan calon nomor urut 2 adalah 77,83%,” tegasnya.

Halim turut membacakan partai politik pengusul pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar, diantaranya; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Demikian berita acara ini di buat dalam Lima rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Batang Hari, Muara Bulian 9 Januari 2025,” tutupnya.

Editor: Ardian Faisal

Jakarta – Langkah besar dan strategis di awal 2025 ini dilakukan oleh Perum Bulog untuk memperkuat proses distribusi pangan pokok bagi masyarakat secara luas.

Langkah tersebut adalah berupa kerjasama antara Perum Bulog bersama PT Sampoerna Retail Community Indonesia Sembilan (SRCIS) yang berlangsung di Semarang yang menjadi Kantor Wilayah Bulog Jawa Tengah, Selasa, 7 Januari 2025.

Kedua perusahaan ini, seperti keterangan resmi yang diterima media pada Kamis, 9 Januari 2025, secara resmi menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat jaringan distribusi Rumah Pangan Kita (RPK) dan toko kelontong di bawah jaringan Sampoerna Retail Community (SRC).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, dan Direktur SRCIS, Romulus Sutanto.

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, menjelaskan, program RPK bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan pokok yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, seperti beras dan minyak goreng.

Saat ini, kata Febby Novita, sudah terdapat 21.000 outlet RPK yang tersebar di seluruh Indonesia hingga tingkat RT.

Dengan kerja sama ini, sambung Feby Novita, Bulog berharap dapat memperluas distribusi produk pangan melalui jaringan toko kelontong SRC dan meningkatkan bisnis RPK.

Febby Novita menyebutkan, kerjasama ini diawali di wilayah Jawa Tengah dan akan terus diperluas ke daerah lainnya.

“Kami berharap produk pangan berkualitas dapat menjangkau masyarakat lebih luas, seiring dengan program pemerintah untuk stabilisasi harga pangan nasional,” kata Febby.

Romulus Sutanto selaku Direktur SRCIS, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, kerja sama ini sesuai dengan visi SRCIS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memperkuat UMKM, khususnya toko kelontong.

Romulus Sutanto juga menyatakan bahwa inisiatif ini mendukung ketahanan pangan nasional, dan dengan adanya kolaborasi ini, SRC akan semakin solid sebagai pilar perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Romulus menjelaskan bahwa SRCIS telah aktif mengembangkan lebih dari 250.000 toko kelontong yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban SRC, serta bermitra dengan lebih dari 6.300 toko grosir Mitra SRC.

Berdasarkan riset Kompas Gramedia pada tahun 2023, omset toko SRC diperkirakan mencapai Rp 236 triliun pada tahun 2022, yang setara dengan 11,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Retail Nasional.

Program RPK dan Visibilitas Produk Bulog, lanjut Romulus, akan semakin memperkuat kontribusi toko SRC dalam memberikan akses bahan pangan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.

“Kami sangat optimis bahwa kerja sama ini akan berdampak positif dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Mengenal Rumah Pangan Kita (RPK)
RPK adalah outlet milik masyarakat yang dibina oleh Perum Bulog untuk menjual bahan pangan pokok. Dengan RPK, rantai distribusi pasar dapat dipangkas, menciptakan stabilisasi harga bahan pokok.

Masyarakat yang berminat bergabung harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti melakukan pembelian awal, memiliki KTP, NPWP, dan NIB.

Selain keuntungan marjin penjualan, RPK juga mendapatkan pembinaan dari Bulog melalui pelatihan kewirausahaan serta kesempatan mengikuti program berhadiah.

Selain itu, RPK mendapatkan fasilitas promosi seperti spanduk, x-banner, dan kartu nama, serta memanfaatkan aplikasi myRPK untuk memudahkan transaksi online.

Reporter: Heno

DETAIL.ID,  Padang Panjang – SMA Negeri 1 Sumatera Barat hari ini resmi memiliki masjid baru. Masjid yang dibangun dengan nilai mencapai Rp 3.6 miliar itu, diresmikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah pada Rabu, 8 Januari 2025.

Kepala SMA Negeri 1 Sumatera Barat, Surya Netti, S.Pd., M.M., dalam sambutannya mengatakan mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pembangunan masjid yang berada di lingkungan SMAN 1 Sumbar tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada donatur utama, H. Syamsir Alam, S.E, Ibu Yulfiarni, Ibu Yeni yang telah memberikan kontribusi besar sehingga masjid ini bisa berdiri megah,” ujarnya.

Surya Netti menjelaskan bahwa ia selaku Kepala Sekolah dari dulu berkeinginan SMA N 1 Sumbar memiliki Masjid sebagai pusat penyempurna proses pendidikan bagi anak didiknya.

“Dari dulu kami berharap agar sekolah ini memiliki masjid, dan Alhamdulillah atas kuasa Allah hari ini telah berdiri dengan megah Masjid Al-Alif Raudhatul Jannah dan akan diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumbar,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya pembangunan masjid ini.

“Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan karakter bagi generasi muda. Saya berharap, kehadirannya dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa dan masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Syamsir Alam sebagai donatur dalam kegiatan ini menyatakan kebanggaannya bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid ini.

“Semoga masjid ini menjadi amal jariyah bagi kita semua dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa dan masyarakat sekitar, dan marilah kita saling mengingatkan untuk hari akhir nanti,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara peresmian ini, Ketua DPRD Imbral, Kapolres AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Danramil, Sekretaris Disdik Sumbar, Kacabdin Wilayah I Sumbar, Direktur RSAM, Kepala Kemenag, Ketua MUI, OPD, camat, lurah, Ketua KAN Gunuang, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Peresmian ini ditutup dengan pengguntingan pita serta peninjauan fasilitas masjid yang dilanjutkan dengan foto bersama. Masjid Al-Alif Raudhatul Jannah kini resmi menjadi bagian penting dari SMAN 1 Sumbar dan masyarakat Padang Panjang.

Reporter: Diona Arvoni

Jambi – Kadis Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kusnadi membantah adanya pemberitaan mengenai persoalan warga miskin tak dapat menggunakan layanan kesehatan atau berobat di RSUD Raden Mattaher dan RSJD HM. Syukur. Menurutnya hal itu sangat keliru dan menyesatkan.

Menurut Ferry Kusnadi, surat rekomendasi yang dikirimnya adalah imbauan agar RSUD Raden Mattaher dan RSJD HM. Syukur tidak melayani pasien SKTM sampai terbitnya Pergub yang mengatur pemanfaatannya.

“Sampai sekarang Pergub ini belum ada, maka pemanfaatan SKTM ini menunggu penerbitan Pergub untuk menggunakan dana SKTM,” ujarnya kepada sejumlah awak media pada Rabu, 8 Januari 2025.

Soalnya masyarakat miskin ditanggung oleh pembiayaan oleh Dinkes sedangkan SKTM yang uangnya ada di RSUD dan RSJ berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Kata Ferry pada tahun lalu dana Jamkesda sudah dikeluarkan sebanyak 77 ribu dari masyarakat miskin kabupaten dan kota menghabiskan dana Rp 59 miliar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Jambi.

“Jadi sebenarnya Gubernur Jambi peduli dengan kesehatan masyarakat Jambi,” ujarnya.

Makanya itu soal surat rekomendasi jangan disalahtafsirkan, bukan melarang masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Layanan kesehatan tetap optimal dan melayani semua kalangan,” katanya.

Jakarta – Berdasarkan hasil survei Center for Economic Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung terungkap kalau indeks persaingan usaha (IPU) di Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,04 menjadi 4,95 poin.

“Tetapi peningkatan tersebut dinilai hanya naik tipis bila dibandingkan IPU 2023 yang mencapai 4,91 poin,” kata Prof. Dr. Maman Setiawan, S.E., M.T., selaku Ketua Tim Survey Indeks Persaingan Usaha CEDS pada Selasa, 7 Januari 2025.

Sebagai informasi, IPU merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi di Indonesia.

Indeks ini merupakan merupakan satu- satunya indikator persaingan usaha yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia dan atas 15 sektor ekonomi.

Indeks diukur melalui survei terhadap 34 provinsi dengan responden yang mewakili berbagai institusi seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), akademisi, Bank Indonesia (BI), dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Survei dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) pada responden. Dalam survei, responden akan memberikan nilai 1 hingga 7 dengan menggunakan skala semantik.

Kajian dilaksanakan dengan menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri.

Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk IPU.

Maman mengungkapkan hal tersebut saat tampil sebagai salah satu pembicara dalam diskusi yang digelar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara hibrid, baik daring dan luring.

Dalam keterangan resmi yang diterima media di Medan pada Rabu, 8 Januari 2025, disebutkan bahwa diskusi itu turut dihadiri sejumlah pihak berkompeten, baik dari pihak KPPU, kementerian terkait, dan lainnya.

Dari KPPU hadir secara daring dan luring yakni M. Fanshurullah Asa selaku ketua dan Eugenia Mardanugraha serta Rhido Jusmadi sebagai anggota, lalu Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS), Muchammad Romzi.

Sementara itu, tampak juga dari perwakilan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Selanjutnya, hadir juga Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) PN, Laksmi Kusumawati.

Hasil survei itu, kata Prof. Maman menjelaskan, menunjukan tingkat persaingan usaha di Indonesia masih di kategori menuju tinggi dan hanya meningkat tipis dibandingkan tahun lalu, yakni dari angka 4,91 poin di tahun 2023.

Lebih lanjut Prof. Maman menjelaskan bahwa sektor penyediaan akomodasi, makanan, minuman, perdagangan besar atau eceran, dan jasa keuangan atau asuransi ditemukan sebagai sektor-sektor dengan nilai IPU tertinggi.

“Indeks di beberapa sektor seperti energi, pertambangan, air dan pengelolaan sampah, serta konstruksi tidak berubah sebagai sektor dengan tingkat persaingan terendah,” kata Maman.

Pihaknya lalu menemukan fakta kalau Provinsi DK Jakarta disimpulkan memiliki IPU tertinggi, sementara dua provinsi terujung Indonesia, Aceh dan Papua Barat tercatat sebagai propinsi dengan IPU terendah.

“Berdasarkan hasil tersebut, CEDS merekomendasikan KPPU untuk konsisten melakukan kajian dan intervensi melalui saran dan pertimbangan kepada Pemerintah di sektor-sektor yang memiliki IPU rendah,” tutur Prof. Dr. Maman Setiawan, S.E., M.T., selaku Ketua Tim Survey Indeks Persaingan Usaha CEDS.

Reporter: Heno

Jakarta – Pj Bupati Merangin, Jangcik Mohza mengikuti Penilaian Triwulan I Penjabat Kepala Daerah yang di gelar di Ruang Rapat Utama lantai 8 Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jakarta pada Rabu, 8 Januari 2024.

Laporan Triwulan pertama tahun 2024 itu, merupakan laporan terhitung mulai Jangcik Mohza dilantik sebagai Penjabat Bupati Merangin, pada 22 Septembar 2024 sampai tiga bulan kedepan, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kemendagri.

Pada rapat evaluasi kinerja penjabat kepala daerah tersebut, Jangcik Mohza memaparkan capaian kinerja yang telah dilakukan salama tiga bulan menjabat sebagai Pj Bupati Merangin.

Capaian kinerja yang disampaikan Pj Bupati Merangin dihadapan para pejabat Irjend Kemendagri dan Tim Evaluator Inspektorat Kemendagri tersebut, diantaranya tentang pengendalian inflasi daerah, penanganan stunting, Badan Usaha Milik Daerah.

Selain itu juga dipaparkan Jangcik Mohza, terkait pelayanan publik, penanganan pengangguran, kemajuan bidang kesehatan, serapan anggaran tahun 2024, berbagai macam kegiatan unggulan Kabupaten Merangin, inovasi daerah, dan perizinan.

Tidak hanya itu, Jangcik Mohza secara gamblang juga melaporkan keberhasilan kegiatan bidang Pemerintahan, berbagai hasil pembangunan dan bidang kemasyarakatan.

Tim evaluator menyampaikan bahwa laporan itu harus terus dilakukan setiap tiga bulan sekali, terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang di pimpin oleh penjabat baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Saat menyampaikan laporan dengan penuh sempurna itu, Pj Bupati Merangin didampingi Sekda Merangin Fajarman, Asisten III Setda Merangin Isnaini, Plt. Kepala Bappeda Merangin Zainal, Inspektur Merangin Defi Martika, Kepala BKAD Mashuri, Kadis Peternakan dan Perkebunan Hendri, Kepala Balitbang Slamet Sudarsono, Kadis Lingkungan Hidup Syafrani, Kabag Pemerintahan Setda Merangin Siahaan, Kabag Organisasi Kiky dan Kabag Umum Iwan. (*)