Tag: Bupati

  • Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Kepala BPKAD Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2024 Kepada BPK RI

    Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Kepala BPKAD Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2024 Kepada BPK RI

    SENGETI – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini adalah dokumen resmi yang menyajikan informasi tentang keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, termasuk penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas selama satu tahun anggaran.

    LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas penggunaan APBD, yang membuat tentang informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah, atas sumber daya yang dikelola.

    Komponen LKPD yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tersebut, terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA), Laporan Finansial (Financial Statement), dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membidangi untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

    Bertempat di Gedung Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI ) Perwakilan Provinsi Jambi, penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, Kepala Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Herlina dan Kepala BPKAD Kabupaten Muaro Jambi Alias, Selasa (15/4/2025).

    Menyambut baik penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi ini. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyampaikan pesan manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang mana manfaat pelaporan LKPD ini dapat memberikan gambaran kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah, serta membantu pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang dikelola pemerintah daerah.

    Penyerahan LKPD ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran yang diberikan dan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah. Laporan ini pun penting karena memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah daerah.

    Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno juga berharap, dengan telah disampaikan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi ini, semoga Kabupaten Muaro Jambi mampu meraih gelar WTP kembali.

    LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024 tersebut, juga diharapkan dapat menggambarkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta manajerial dan pengawasan yang diperlukan atas posisi dan titik kelemahan pelaksanaan keuangan daerah.

  • BBS Cek Kesehatan Program Presiden Prabowo Di Hari Ulang Tahun

    BBS Cek Kesehatan Program Presiden Prabowo Di Hari Ulang Tahun

    SENGETI – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS) hari ini, Senin (14/4/2025) bertambah usia ke 53 tahun.

    Di hari ulang tahunnya ini, BBS turut menikmati program Presiden RI Prabowo Subianto yakni Cek Kesehatan Gratis.

    Cek kesehatan gratis ini sudah lama diluncurkan oleh Pemerintah Pusat. Termasuk juga di 23 Puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah membuat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk masyarakat yang berulang tahun. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dapat mendeteksi secara dini penyakit yang di derita,” kata BBS.

    Program pemeriksaan kesehatan gratis sendiri merupakan kado ulang tahun dari Negara untuk seluruh penduduk yang menyasar seluruh usia, mulai dari bayi, belita, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia.

    “Saya tadi tes pemeriksaan kesehatan mulai dari tensi, gula darah hingga kolesterol. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini pada momen hari ulang tahun sebagai deteksi dini,” ujar Bupati.

    BBS menegaskan, semua tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan saya pastikan semua peralatan medis tersedia di setiap Pukesmas.

    “Alhamdulillah, pelayanan pemeriksaan cukup baik dari tenaga kesehatan. Saya berharap pelayanan ini dapat ditingkatkan dan semua peralatan maupun obat-obatan selalu tersedia,” jelas BBS.

    Selain harus membawa KTP, masyarakat yang memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis juga harus terdaftar di Aplikasi Satu Sehat Mobile.

  • Terima Aspirasi Aliansi Honorer: Al Haris Ketua Asosiasi Gubernur Indonesia Surati Menpan-RB

    Terima Aspirasi Aliansi Honorer: Al Haris Ketua Asosiasi Gubernur Indonesia Surati Menpan-RB

    Jambi – Gubernur Jambi Al Haris yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menerima aspirasi Aliansi Honorer Indonesia dengan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Rini Widyantini.

    Surat ini dibuat dan ditandatangani ketua umum APPSI setelah menerima audiensi aliansi Honorer di Mess Jambi, Cikini, Jakarta, Minggu (02/02/2025).

    Al Haris selaku ketua umum asosiasi Gubernur Indonesia setuju dengan aliansi Honorer yang meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Persetujuan Al Haris dengan aliansi Honorer itu juga dituangkan dalam surat yang ditandatanganinya selaku ketua umum APPSI yang ditunjukan ke Menpan-RB.

    “Tenaga honorer atau tenaga non ASN yang telah didata sampai tanggal 31 Oktober 2023 agar dapat segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)” isi salah satu poin surat APPSI ke Menpan-RB.

    Surat APPSI yang ditujukan ke Menpan-RB ini juga salah satunya menindaklanjuti aspirasi honor Kabupaten Bungo yang meminta tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan database BKN yang meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dan tanpa syarat sampai bulan Desember 2025.

    Tidak lama ini, Al Haris juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, termasuk bupati dan wali kota, dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengangkatan PPPK.

    “Kita berharap semua kabupaten kota, bupati walikota juga menganggarkan dana yang besar dalam mengangkat PPPK ini. Sehingga semua guru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan semua yang terdata semua nanti di angkat menjadi PPPK,” ujar Gubernur Al Haris.