Tag: Kabupaten Bungo

  • Pemprov Jambi dan Hiswana Migas Dukung Pembenahan Distribusi Gas Elpiji

    Pemprov Jambi dan Hiswana Migas Dukung Pembenahan Distribusi Gas Elpiji

    Jambi – Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi bersama Hiswana Migas setempat mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam membenahi sistem distribusi tabung gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram.

    “Kami dari pemerintah provinsi bersama Hiswana Migas mendukung upaya pemerintah untuk membenahi distribusi gas elpiji 3 kg sehingga bisa sampai ke masyarakat dengan tepat sasaran dan harga terjangkau,” kata Gubernur Jambi Al Haris, Selasa (04/02/2025).

    Hasil temuan dilapangan bahwa yang terjadi saat ini di Provinsi Jambi terhadap terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg tersebut dikarenakan jumlah tabung yang beredar disatu daerah banyak yang disalahgunakan seperti untuk Kabupaten Tebo ada yang dijual ke Bungo.

    “Yang terjadi saat ini kelangkaan akibatkan jumlah tabung banyak yang dijual dari jalur distribusinya, sehingga ditemukan kelangkaan gas elpiji 3 kg disatu daerah, maka dari itu kita perlu duduk bersama dengan pihak terkait untuk membenahinya,” tegas Al Haris.

    Sementara itu Ketua Hiswana Migas Jambi Hafiz Fattah yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi itu mengatakan kami juga mendukung penuh apa yang akan dilakukan pemerintah pusat terkait pembenahan jalur distribusi gas elpiji 3 kg yang sedang dilakukan pemerintah pusat.

    “Kita perlu duduk bersama dengan pemerintah baik daerah dan provinsi untuk membahas apa yang menjadi temuan dilapangan yang bisa menyebabkan kelangkaan gas elpiji 3 kg tersebut, dan mencari solusi terbaik,” katanya.

    Kemudian Hiswana Migas juga akan menjamin stok memasuki bulan suci Ramadhan atau puasa nanti kuota gas elpiji 3 kg di Provinsi Jambi bisa terjamin dan tidak terjadi kelangkaan sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah dan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di masing-masing kabupaten dan kota.

    “Yang jelas untuk di Jambi HET gas elpiji 3 kg dijual para pangkalan senilai Rp18 ribu per tabung 3 kg,” kata Hafiz.

    Untuk Provinsi Jambi saat ini data dari pihak Pertamina setempat bahawa jumlah pangkalan resmi penyalur elpiji 3 kg ada sebanyak 3.247 dan untuk realisasi penyaluran LPG 3 kg di wilayah Jambi per 21 Januari 2025 sekitar 5.067 Metrik Ton.

  • Terima Aspirasi Aliansi Honorer: Al Haris Ketua Asosiasi Gubernur Indonesia Surati Menpan-RB

    Terima Aspirasi Aliansi Honorer: Al Haris Ketua Asosiasi Gubernur Indonesia Surati Menpan-RB

    Jambi – Gubernur Jambi Al Haris yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menerima aspirasi Aliansi Honorer Indonesia dengan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Rini Widyantini.

    Surat ini dibuat dan ditandatangani ketua umum APPSI setelah menerima audiensi aliansi Honorer di Mess Jambi, Cikini, Jakarta, Minggu (02/02/2025).

    Al Haris selaku ketua umum asosiasi Gubernur Indonesia setuju dengan aliansi Honorer yang meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Persetujuan Al Haris dengan aliansi Honorer itu juga dituangkan dalam surat yang ditandatanganinya selaku ketua umum APPSI yang ditunjukan ke Menpan-RB.

    “Tenaga honorer atau tenaga non ASN yang telah didata sampai tanggal 31 Oktober 2023 agar dapat segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)” isi salah satu poin surat APPSI ke Menpan-RB.

    Surat APPSI yang ditujukan ke Menpan-RB ini juga salah satunya menindaklanjuti aspirasi honor Kabupaten Bungo yang meminta tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan database BKN yang meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dan tanpa syarat sampai bulan Desember 2025.

    Tidak lama ini, Al Haris juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, termasuk bupati dan wali kota, dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengangkatan PPPK.

    “Kita berharap semua kabupaten kota, bupati walikota juga menganggarkan dana yang besar dalam mengangkat PPPK ini. Sehingga semua guru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan semua yang terdata semua nanti di angkat menjadi PPPK,” ujar Gubernur Al Haris.