Tag: PPPK

  • Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera memberikan SK Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer yang lulus PPPK

    Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera memberikan SK Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer yang lulus PPPK

    SENGETI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera memberikan SK Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer yang lulus PPPK.

    Hal itu sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024. Sabtu, (26/04/2025).

    Sekda Kabupaten Muaro Jambi,  Budhi Hartono ketika dikonfirmasi membenarkan jika PPPK akan segera menerima SK atau NIP.

    Katanya,  sesuai perintah Bupati Muaro Jambi,  Bambang Bayu Suseno, pengangkatan PPPK terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juli 2025.

    Oleh karena itu, bupati memberikan instruksi kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi Drs.H. Muhammad Nazman Effendy untuk segera melakukan koordinasi secara intensif dengan BKN dalam rangka percepatan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Kabupaten Muaro Jambi.

    “Bupati minta pengangkatan sebagai PPPK Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2025,” kata Budhi Hartono.

    Dengan hal itu, dirinya menghimbau kepada seluruh calon ASN PPPK untuk bersabar menunggu proses yang sedang berjalan dan mempegas komitmennya untuk segera mengangkat ASN PPPK secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

    “Formasi Tahun 2024 Tahap 1 sebanyak 1.554 orang,” katanya.

    SK CPNS PPPK ini telah ditunggu-tunggu oleh ribuan honorer  Kabupaten Muaro Jambi.  Sebelumnya mereka sempat patah semangat, pasalnya informasi penerimaan SK ini belum jelas atau simpang siur.

    Bahkan ada yang mengatakan jika SK akan diberikan pada akhir tahun 2025 ini. Informasi yang simpang siur ini sampai ke telinga Bupati Muaro Jambi,  Bambang Bayu Suseno.  

    Selanjutnya dirinya langsung ke BKN Pusat untuk mencari tau dan mengurus hal ini. Tak berapa lama pulang dari BKN, dirinya langsung memerintahkan BKD untuk mengurus pengangkatan atau memberikan SK kepada Ribuan Honorer PKKK.(*)

    Redaksi

  • Terima Aspirasi Aliansi Honorer: Al Haris Ketua Asosiasi Gubernur Indonesia Surati Menpan-RB

    Terima Aspirasi Aliansi Honorer: Al Haris Ketua Asosiasi Gubernur Indonesia Surati Menpan-RB

    Jambi – Gubernur Jambi Al Haris yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menerima aspirasi Aliansi Honorer Indonesia dengan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Rini Widyantini.

    Surat ini dibuat dan ditandatangani ketua umum APPSI setelah menerima audiensi aliansi Honorer di Mess Jambi, Cikini, Jakarta, Minggu (02/02/2025).

    Al Haris selaku ketua umum asosiasi Gubernur Indonesia setuju dengan aliansi Honorer yang meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Persetujuan Al Haris dengan aliansi Honorer itu juga dituangkan dalam surat yang ditandatanganinya selaku ketua umum APPSI yang ditunjukan ke Menpan-RB.

    “Tenaga honorer atau tenaga non ASN yang telah didata sampai tanggal 31 Oktober 2023 agar dapat segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)” isi salah satu poin surat APPSI ke Menpan-RB.

    Surat APPSI yang ditujukan ke Menpan-RB ini juga salah satunya menindaklanjuti aspirasi honor Kabupaten Bungo yang meminta tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan database BKN yang meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dan tanpa syarat sampai bulan Desember 2025.

    Tidak lama ini, Al Haris juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, termasuk bupati dan wali kota, dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengangkatan PPPK.

    “Kita berharap semua kabupaten kota, bupati walikota juga menganggarkan dana yang besar dalam mengangkat PPPK ini. Sehingga semua guru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan semua yang terdata semua nanti di angkat menjadi PPPK,” ujar Gubernur Al Haris.