Jakarta, – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengumumkan lima paket stimulus ekonomi yang akan digelontorkan selama periode Juni–Juli 2025. Paket ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5%.
Namun demikian, rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya sempat diwacanakan dipastikan batal terlaksana. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembatalan ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses penganggaran.
“Proses penganggaran berjalan lambat, sehingga pelaksanaannya tidak memungkinkan dalam jangka waktu yang direncanakan. Anggarannya akan dialihkan ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU),” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (2/6).
Berikut adalah rincian lima paket stimulus yang diumumkan:
1. Stimulus Transportasi
Diskon 30% tiket kereta api untuk 2,8 juta penumpang. Anggaran: Rp 300 miliar.
PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk 6 juta penumpang pesawat kelas ekonomi. Anggaran: Rp 430 miliar.
Diskon 50% tarif kapal laut bagi 500.000 penumpang. Anggaran: Rp 210 miliar.
2. Diskon Tarif Tol
Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta kendaraan. Program ini akan dijalankan tanpa menggunakan dana APBN, melainkan melalui kerja sama dengan BUJT dan Kementerian PUPR.
3. Tambahan Bantuan Sosial
Penerima Kartu Sembako akan menerima tambahan dana Rp 200.000 per bulan selama dua bulan, menjangkau sekitar 18,3 juta penerima.
4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta akan menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan. Sasaran bantuan ini mencapai 17,3 juta pekerja.
Guru honorer juga termasuk penerima BSU, dengan total 565.000 guru dari Kemendikbud dan Kemenag.
5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK
Pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagai upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja formal.
Secara total, kelima paket stimulus ini menghabiskan anggaran Rp 24,4 triliun. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu memperkuat konsumsi domestik dan menahan dampak perlambatan ekonomi global.
“Kami optimis pertumbuhan ekonomi bisa tetap dijaga di angka 5% dengan adanya intervensi ini,” ujar Sri Mulyani.
