Kota Jambi – Aroma skandal mencuat dari Kota Jambi menyusul dugaan kongkalikong antara Kepala Satpol PP Kota Jambi, Feriyadi, dengan seorang pengusaha bernama Edi, pemilik peternakan babi dan pabrik tutup dan galon CV Absolute Sejahtera yang berada dalam satu kawasan peternakan babi tersebut.
Dua usaha ini menjadi sorotan tajam setelah warga dan aktivis mengungkap fakta bahwa produksi galon dan tutup galon berlangsung di dekat kandang babi, yang secara etika kesehatan dan kelayakan lingkungan sangat dipertanyakan. Situasi tersebut memunculkan polemik besar soal higienitas, izin lingkungan, dan potensi pelanggaran Perda.
Meski tim terpadu Pemkot Jambi mengklaim telah menjatuhkan sanksi, hingga saat ini tak ada satupun bentuk sanksi yang diumumkan ke publik. Yang justru terjadi: Edi mendatangi kantor Satpol PP dan disambut “dengan baik”.
Lebih mencurigakan lagi, Kepala Satpol PP Feriyadi secara terang-terangan menyarankan Edi untuk “memilih” antara menjalankan peternakan babi atau pabrik galon dan tutup galon.
Pernyataan ini dinilai banyak pihak sebagai indikasi bahwa penegakan hukum telah berubah menjadi tawar-menawar kepentingan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini pelecehan terhadap hukum dan rasa keadilan masyarakat,” ujar maulid seorang aktivis hukum lingkungan
Satpol PP Dituding Tebang Pilih
Ketimpangan penegakan hukum juga menjadi sorotan tajam. Satpol PP selama ini dikenal keras terhadap PKL, pedagang kecil, dan pelanggaran ringan lainnya, namun dalam kasus besar yang menyangkut potensi bahaya kesehatan masyarakat, justru terlihat “melempem”.
Warga menduga adanya permainan antara oknum pejabat dan pengusaha, termasuk negosiasi di balik layar untuk meringankan atau bahkan meniadakan sanksi.
“Kalau galon diproduksi dekat kandang babi, itu bukan hanya masalah Perda—tapi soal keselamatan publik. Dan kalau ini ditutup-tutupi, artinya ada yang dilindungi,” ujar warga sekitar yang merasa resah.
Desakan Investigasi Independen
Masyarakat sipil, LSM, dan sejumlah pengamat hukum kini mendesak agar kasus ini ditangani secara serius oleh lembaga independen, termasuk Inspektorat, Ombudsman RI, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbaru dari Feriyadi, sementara pihak CV Absolute Sejahtera juga belum memberikan klarifikasi atas sorotan publik yang terus bergulir.
