JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, melontarkan pernyataan tegas menanggapi keluhan sejumlah pejabat daerah yang mengaku gaji mereka tidak mencukupi. Pernyataan tersebut disampaikan Johanis dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama pemerintah daerah di Ancol, Jakarta, Rabu (10/7/2025).
Dalam forum tersebut, Johanis secara langsung menanyakan kepada para kepala daerah apakah gaji mereka cukup. Secara mengejutkan, sebagian pejabat dengan lantang menjawab bahwa gaji mereka “tidak cukup”.
Mendengar hal itu, Johanis naik pitam. Ia menilai keluhan para pejabat tersebut tidak pantas disampaikan, apalagi mengingat posisi dan fasilitas yang telah mereka terima dari negara.
> “Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, rumah, anggaran, dan lain-lain. Masih banyak rakyat kita yang jelata,” ujar Johanis dengan nada tinggi.
Johanis bahkan menyarankan agar pejabat yang merasa tidak cukup dengan gaji yang diterima sebaiknya mengundurkan diri saja.
> “Kalau tidak cukup gaji, mundur saja. Masih banyak orang lain yang mau menduduki posisi itu dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan sarana memperkaya diri. Seorang pejabat seharusnya bekerja dengan integritas, dan melihat ke bawah, bukan selalu membandingkan diri dengan yang berada di atas.
“Jangan cuma melihat ke atas, lihat juga ke bawah. Banyak rakyat kita yang hidup pas-pasan, tapi mereka tidak mengeluh seperti bapak-bapak ini,” ucap Johanis.
Pernyataan Johanis mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang menilai bahwa keluhan semacam itu mencerminkan kurangnya kepekaan sosial dari sebagian pejabat publik. KPK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong integritas di kalangan penyelenggara negara.
